Di Indonesia, judi secara tegas dilarang oleh hukum. Aktivitas perjudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut, baik secara fisik maupun daring. Beberapa peraturan yang terkait dengan larangan perjudian di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 303 KUHP secara eksplisit melarang kegiatan perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi pihak yang terlibat dalam perjudian dengan hukuman penjara maupun denda.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian – Undang-undang ini mempertegas larangan perjudian dan mengarahkan pemerintah untuk menertibkan segala bentuk perjudian di masyarakat. Peraturan ini juga memperkuat penegakan hukum terhadap perjudian dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas tersebut.
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) – Dalam konteks perjudian daring (online), UU ITE juga mengatur bahwa penggunaan jaringan internet untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk perjudian, adalah tindak pidana. Pelaku yang mengoperasikan atau menggunakan platform perjudian online dapat dijerat dengan UU ITE.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) – MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perjudian adalah haram dalam Islam, yang menjadi acuan bagi umat Muslim di Indonesia. Fatwa ini memperkuat sikap masyarakat dan pemerintah terhadap larangan judi di Indonesia.

Alasan Larangan Judi di Indonesia

Larangan perjudian di Indonesia didasari oleh beberapa alasan, seperti:

• Agama dan Budaya: Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang secara tegas melarang perjudian.
• Dampak Sosial dan Ekonomi: Pemerintah melarang perjudian karena dinilai dapat merusak moral masyarakat, menimbulkan ketergantungan, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan kriminalitas.

Dampak dari Pelarangan Judi

Pemerintah Indonesia aktif melakukan penertiban dan penindakan hukum terhadap praktik perjudian yang ditemukan. Meski demikian, fenomena perjudian ilegal, terutama yang berbasis daring, tetap terjadi dan sering kali sulit diberantas karena bisa diakses melalui situs atau aplikasi yang berasal dari luar negeri. Pemerintah dan aparat keamanan rutin menindak serta memblokir situs-situs perjudian daring, namun tantangan ini tetap ada seiring dengan perkembangan teknologi.

Kesimpulan

Secara hukum, judi tetap ilegal di Indonesia, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform daring. Pemerintah Indonesia bersama berbagai pihak terus bekerja untuk memberantas perjudian dan mengurangi dampaknya di tengah masyarakat.